Laporan Analisis Sidang Tahunan PBB 2019 Atas Masalah Papua Barat

 

Tuvalu Deputy Prime Minister, Vanuatu PM, and Solom Islands Addressed Gegeral Debated 74th session pic webUNTV

Kepada Yang Terhormat rakyat Papua Barat, Pejuang dan pendukung dimanapun diseluruh dunia. Kami dari organisasi OPM-TPNPB hendak melaporkan hasil analisa mengenai Isu Papua Barat di sidang umum PBB 2019.

Hal ini kami harus buat karena ratusan lebih rakyat yang telah menanyakan hasil Sidang Umum PBB soal Papua Barat kepada kami.

Maka kami sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua memiliki tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran informasi kepada seluruh rakyat Papua Barat.

Dalam hal ini kami telah mengikuti dinamika perkembangan Isu Papua Barat di dalam sidang tahunan 2019 bahwa: 

·        Tahun ini sedikitnya tiga negara yakni Vanuatu, Solomon Islands dan Tuvalu berpidato tentang Papua Barat jauh dari pada yang diharapkan oleh rakyat Papua Barat, yang  terutama negara-negara yang tergabung dalam Forum Kepulauan Pasifik. Kami salut dan bangga atas ketiga negara mengangkat persoalan. Kami menilai ketiga negara selalu aktif dalam menyuarakan penderitaan rakyat di forum-forum resmi regional dan internasional,  terutama isu-isu HAM. Kami mengaris bawahi pidato ketiga negara dan esensi dalam perjuangan hak Penentuan Nasib Sendiri dan pemenuhan pembangunan HAM, namun tidak signifikan;

·        Vanuatu: Vanuatu angkat persolan pelanggaran HAM, hak Penentuan Nasib Sendiri dan desak agar harus ada resolusi PBB tentang soal pengiriman komisioner HAM PBB masuk Ke Papua Barat. Namun Dalam Pidato tidak mengangkat dan mengungkapkan fakta kekejaman militer, konflik bersenjata di Ndugama termasuk krisis kemanusiaan, masalah rasisme dan agenda referendum atau internasional supervice vote. Perang di Ndugama dan Rasisme sesungguhnya adalah peluru yang ampuh membidik dukungan Majelis Umum PBB;

·        Solomon Islands: Mengakui kedaulatan Indonesia dan juga mengakui pelanggaran HAM. Solomon Islands desak HAM PBB masuk ke Papua Barat, namun juga tanpa mengangkat persoalan dan realitias yang sedang terjadi di Papua Barat;

·        Tuvalu: Mendesak PBB agar ada mencari solusi akhir menyelesaikan persoalan dan ajak Indonesia untuk komisioner PBB masuk ke Papua Barat.

Menggunakan Analisis SWOT:

S (Kekuatan): Telah mengangkat isu HAM dan pengiriman Komissioner HAM PBB ke Papua Barat serta mencari jalan terakhir dalam menyelesaikan persolan;

W (Kelemahan): Tidak mengungkapkan fakat-fakta kerusuhan, Diskriminasi Rasial, konflik bersenjata, dan krisis kemanusiaan yang mampu mengugah peratihan Negara-Negara Anggota PBB dalam sidang UNGA. Hal ini menguntungkan Indonesia menghantam balik Vanuatu serta melemahkan posisinya. Solomon Islands masih mengakui kedaulatan NKRI, Janji Vanuatu bersama ULMWP soal resolusi PBB yang sudah dirancang dengan target harus terjadi ditahun 2019 ternyata tidak terwujud. Tidak ada promosi penyelesaian resolusi konflik sesuai mekanisme PBB, walaupun fakta dan kondisi objektif terkini bisa memaksa PBB mediasi konflik dan mempromosikan ke komite dekolonisasi ternyata hal inipun tidak terjadi.

O (Kesempatan): Sidang tahunan 2019 adalah kesempatan emas mengikapi situasi di Papua Barat dan promosi kondisi objektif dalam persoalan Papua agar ada reaksi dan aksi nyata, namun kesempatan ini tidak dimaksimalkan oleh perwakilan pejuang Papua di luar negeri terutama politisi ULMWP yang hanya jago promosi foto-foot di social media. Bahkan seharus memaksimalkan briefing diplomasi sesuai kondisi objektif kepada kedua negara yang berpidato masalah Papua Barat. Sesuai kondisi saat ini, pengunaan senjata berlebihan oleh militer dan Polisi Indonesia, pelanggaran HAM, Krisis kemanusian, Perang bersenjata sedang terjadi itu sudah cukup mendorong misi perdamaian PBB dan ada resolusi ke Dewan Keamanan PBB bertindak. Namun disayangkan, karena tidak dimanfaatkan. Pidato Papua New Guinea sangat menarik walaupun tidak mendorong masalah Papua Barat.

PNG mengangkat isu regional soal misi perdamain PBB bisa ada di pasifik serta mengajak konflik-konflik yang telah dan sedang terjadi di seluruh dunia ini diselesaikan melalui cara damai.

Pidato delagasi PNG ini dapat mengambarkan bahwa di pasifik ini ada perang, perangnya dimana??? Di planet pluto atau di Papua Barat? Namun Hilanglah kesempatan emas ini.

T (Ancaman): Indonesia akan mempersempit ruang demokrasi dan melalukan operasi militer besar-besaran dan massive karena akar persolan konflik tidak terungkap dalam sidang. Indonsia telah menelan ludah karena kejahatannya tidak dikutuk oleh dunia serta tak diungkapkan oleh negara-negara yang ikut berpidato di PBB. Simpati negara-Negara anggota PBB sangat minim dibandingkan dengan dua tahun lalu.  

Krisis  di Papua Barat saat ini juga diangkat oleh Komsioner HAM PBB. Indonesia akan giring masalah Papua ke ranah HAM, jika Masalah tuntutan hak Penentuan Nasib Sendiri digiring ke HAM, dan penyelesaian masalah Papua hanya seputar isu HAM yang dalam penyelsaiaan sesuai mekanisme PBB melalui Universal Periodik Review membutuhkan waktu 5 tahun dalam peyelesaian.

Indonesia akan sengaja memperpanjang penyelesaain HAM Papua Barat,  sementara menghabisi Orang Asli Papua dengan berbagai cara. Itulah ancaman.

Inilah adalah analisis singkat cikal bakal perkembangan sidang umum PBB soal Papua Barat 2019. Pesan Khusus bahwa dimasa mendatang diharapkan kepada rakyat tidak terpancing dengan isu-isu dari luar yang tidak benar. 

Sumber Berita boleh click links dibawah ini:

• Solomon Islands - Minister for Foreign Affairs Addresses General Debate, 74th Session 
• Vanuatu - Prime Minister Addresses General Debate, 74th Session 
• 🇹🇻 Tuvalu - Deputy Prime Minister Addresses General Debate, 74th Session 
• Papua New Guinea - Minister for Foreign Affairs Addresses General Debate, 74th Session  

Terima ksih atas perhatian-nya . Tuhan Bangsa Papua bersama kita dalam perjuangan. Oleh Ketua OPM-TPNPB Tuan Jeffry Bomanak

Publish by Admin