Yalimo Community in Abenaho and Apahabsili Districts Are Reject the Indonesian Military Posts

The photo of the Indonesian Military to Abenaho District and Asks Land to Communities for to Build the Indonesian Military Pos, but Abenaho Community are still reject the Indonesian Military request (pic Papuans Activists in Yalimo)

 Reported by Papua Human Rights Acivists in Yalimo on February 24^th, 2020

The leaders of the Abenaho and Apahabsili Districts along with the Red and White militias Group and the Nusantara Militia Group want to create bloodshed in the Abenaho and Apahabsili District areas later.

Why do you want to create conflict? Because the military presence in an area is intended to protect its people from various threats, the facts have proven that in general in all areas of Papua and in particular in the Central Highlands of Papua that the presence of the Indonesian military and police always creates conflict.

The facts prove that the presence of the Indonesian Military in various regions of the Central Highlands of Papua is a Threat in the lives of the Indigenous People of Papua in the Central Mountains of Papua, because where there is a military there is conflict always.

And this is what we indigenous Papuans have experienced so far, so the military presence in remote areas we refuses.

The main reason for the refusal is that the presence of the Indonesian Military and Police has always been disastrous for the Papuans, and this is very basic as is the reality of the life of the Papuans as long as Indonesia is in control of Papua lands.

Other facts prove that the presence of the Indonesian Military and Police always creates conflicts which include, unlawful killings, rape of girls, arbitrary arrest, inhumane torture and detention.

Based on this fact, the Papuan Indigenous people of the Yali tribe in the Abenaho and Apahabsili Districts who have customary rights to the Customary Lands firmly reject the presence of the Indonesian Military Post in both Districts.

As such, we Papuans from the Yali tribe in Yalimo Regency issue stern warnings to those who are traitors to their own regions and are immediately responsible for what you do.

In this case if there is a humanitarian crisis in the Abenaho and Apahabsili Districts, then the party responsible will be those who are involved with the Indonesian Military (TNI).

The 5th Villages of Apahabsili District Community are Reject the Indonesian Military Post Building in the Yali tribe territory with basic reasons on Humanitarisn Rights of Indigenous people of Yali (Pic Doc Papuans Activist of Apahabsili)

Because it is honest that the presence of the Indonesian Military, especially the Indonesian National Armed Forces (BABINSA), which was present in the Abenaho district was at the request of individuals or groups who were members of the Red and White Militias (BMP) and the Indonesian Archipelago Militas Group.

Papuans in Yalimo Districts have data on the actions of the Red and White Militias Group, therefore we expressly warn that you all must be responsible.

Responsible in the sense that immediately return them (TNI) to their territory, do not stay in the Lands of We Indigenous Papuans from the Yali Tribe.

We Papuans from the Yali tribe in Yalimo Regency reject the Military Presence in Our Customary Land, therefore the Indonesian Military immediately leaves Abenaho District and Apahabsili District.

Note:
In this case the Head of the District has issued an invitation to take joint decisions, but most people and Intellectual Leaders are absent, so postpone on Monday next week.

And who attended this meeting were:
1. District Chief Selodi Newek;
2. Indonesian Military Comander in Chief of Wamena;
3. And only Indonesian Troops were present.

Seeing this fact, Papuans from the Yali tribe in Yalimo Regency in general and more specifically in Abenaho and Apahabsili Districts firmly refused and were not allowed to build Military posts in our customary lands.

Gambar photo yang dilingkari ini adalah salah Satu anggota Milisi Barisan Merah Putih yang telah bawa Militer Indonesia ke Distrik Abenaho pada Tanggal 24 Februari 2020, dan Pimpinan militer Indonesia (pic doc Activists Papua di Yalimo)

In Malay Indonesians as follow....!!!

Masyarakat Yalimo Distrik Abenaho Dan Apahabsili Tolak Pos Militer Indonesia

Dilaporkan lansung Oleh Acivist HAM Papua di Yalimo pada Tanggal 24 Februari 2020

Pemimpin wilayah Distrik Abenaho dan Apahabsili beserta milisi Kelompok Barisan Merah Putih dan Milisi Kelompok Nusantara hendak menciptakan pertumpahan darah di wilayah Distrik Abenaho dan Apahabsili nantinya.

Mengapa hendak menciptakan konflik? Karena kehadiran Militer di suatu wilayah merupakan guna untuk mengamankan Rakyatnya dari berbagai ancaman, namun Fakta telah membuktikan bahwa pada Umumnya di seluruh territory Papua dan pada khususnya di Wilayah Pegunungan Tengah Papua bahwa kehadiran Militer dan Polisi Indonesia selalu menciptakan konflik.

Fakta membuktikan bahwa kehadiran Militer Indonesia di berbagai wilayah Pegunungan Tengah Papua merupakan Suatu Ancaman dalam kehidupan Orang Asli Papua di Wilayah Pegunungan Tengah Papua, sebab dimana ada militer di situ ada konflik. 

Dan ini yang kami orang Asli Papua alami selama ini, sehingga kehadiran Militer di daerah-daerah terpencil kami menolak. 

Alasan Penolakan Utama adalah Kehadiran Militer dan Polisi Indonesia selalu mebawa malapetaka bagi Orang Asli Papua, dan hal ini sangat mendasar sebagaimana sesuai kenyataan hidup Orang Asli Papua selama Indonesia berkuasa di atas tanah Milik bangsa Papua.

Fakta lain membuktikan bahwa Kehadiran Militer dan Polisi Indonesia selalu menciptakan konflik yang Antara lain, Pembunuhan diluar prosedur hukum, Pemerkosaan terhadap gadis-gadis, Penagkapan sewenang-wenang, penjiksaan dan penahan yang tidak manusiawi dan tidak adil. 

Berdasarkan fakta ini, maka masyarakat Adat Orang Asli Papua dari Suku Yali di Distri Abenaho dan Apahabsili yang punya hak ulayat atas Tanah Adat Menolak tegas kehadiran Post Militer di kedua Distrik.

Dengan demikian, maka Kami Orang Asli Papua dari Suku Yali di Kabupaten Yalimo mengeluarkan peringatan keras kepada yang menjadi penghianat atas Daerahnya sendiri segera bertanggungjawab atas apa yang anda lakukan.

Dalam hal ini apabila terjadi krisis kemanusiaan di wilayah Distrik Abenaho dan Apahabsili, maka nantinya yang akan bertanggungjawab adalah pihak yang ada keterlibatan dengan pihak TNI tersebut. 

Ini adalah photo Militer Indonesia yang memaksa Masyaraakat seat di Distrik Apahabsili untuk banging Pos TNI, tapi masyarakat adat sebagai pemilik Tanah menolak dengan alasan yang rasional (pic document  Activists Papua di Apahabsili)

Karena sejujurnya bahwa kehadiran Militer Indonesia terutama TNI (BABINSA) yang hadir di Wilayah distrik Abenaho ini Merupakan atas permintaan Individu atau kelompok yang tergabung dalam Milisi Barisan Merah Putih (BMP) dan Kelompok MIlisi NUSANTARA. 

Orang Asli Papua di Kabupaten Yalimo punya data tentang sepak-terjang Kelomok Milisi Barisan Merah Putih ini, oleh karena itu Kami dengan tegas memberikan peringatan bahwa anda sekalian harus bertanggungjawab.

Bertanggungjawab dalam arti bahwa segera pulangkan mereka (TNI) ke wilayah kekuasan mereka, jangan tinggal di tanah Adat Kami Orang Asli Papua dari Suku Yali.

Kami Orang Asli Papua dari Suku Yali di Kabupaten Yalimo menolak Kehadiran Militer di Tanah Adat Kami, oleh karena itu Militer Indonesia segera tinggalkan Distrik Abenaho dan Distrik Apahabsili. 

Catatan:

Dalam hal ini Kepala Distri suda keluarkan undangan untuk ambil keputsan Bersama, namun sebagian besar masyarakat dan Tokoh Intelektual tidak hadir maka tunda Hari senin miggu depan. 

Dan yang hadir dalam pertemuan ini adalah:

1.     Kepala Distrik Selodi Newek;

2.     DANDIM Wamena;

3.     Dan Anggota TNI saja yang hadir.

Melihat kenyataan ini, maka Orang Asli Papua dari Suku Yali di Kabupaten Yalimo pada umumnya dan lebih khususnya di Distrik Abenaho dan Apahabsili menolak dengan tegas  dan tidak boleh bangun pos Militer di wilayah tanah adat kami. 

Lampiran satu photo,

Photo Demo Masyarakat Yalimo di Distric Apahabsili yang menolak Pembangunan Pos Militer Indonesia pada Tanggal 24 Februari 2020, ini sikap masyarakat adat yang harus dihargai, (pic Doc Activists HAM Papua di Apahabsili)

 Publish by Admin