Presiden Otonomus Bougainville Momis mengatakan PM PNG salah dalam pemungutan suara

 Presiden Pemerintahan otonom, Bougainville John Momis (Foto: RNZI)

Presiden Otonomus Bougainville Momis mengatakan PM PNG salah dalam pemungutan suara

Pasifik Papua Nugini
September 27th, 2017 pukul 5:38 pm

Presiden Bougainville, John Momis, sangat marah atas klaim Perdana Menteri Papua Nugini bahwa tidak ada jaminan untuk dilanjutkan referendum akan kemerdekaan bagi Orang Asli Bougenville.

Pemungutan suara telah ditetapkan terjadi pada tanggal 15 Juni di tahun 2019. Namun PM PNG Peter O'Neill mengatakan kepada parlemen pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 bahwa pelaksanaan pemungutan suara tunduk pada pemenuhan semua kewajiban dalam Perjanjian Perdamaian Bougainville.

Dia mengatakan pembentukan peraturan hukum, struktur pemerintahan yang tepat dan pelepasan senjata ilegal belum tercapai.

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill (kiri) dan Presiden Bougainville, John Momis (kanan) Foto: AFP / RNZI

 Tuan Momis mengatakan bahwa PM PNG Peter O'Neill salah.
"Pembuangan atau inveksi senjata, kemandirian fiskal, tata pemerintahan yang baik-semua hal ini-bukan kondisinya atau bukan merupakan alasan untuk mengulur waktu Referendum.

Mereka adalah pertimbangan yang perlu kita pertimbangkan dalam menentukan tanggal referendum. Itu saja. Referendum tidak bisa dihindari atau ditunda. Sudah diputuskan sesuai perjanjian. Kita akan tetap mengadakan referendum pada tanggal 15 Juni 2019. "

Momis mengatakan jika Mr O'Neill menanggapi komentarnya, ini akan menjadi inkonstitusional dan bertentangan dengan Perjanjian Perdamaian anatar Bougenville dan Pemerintah PNG.

Dia mengatakan setelah referendum nanti kan masalahnya sangat berbeda, dengan masyarakat internasional, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahap itu untuk memutuskan apakah yang terjadi di Bougainville memenuhi praktik hukum Referendum terbaik internasional. Original news please visit on link location here, Bougainville's Momis says PNG PM wrong on vote

Translated, edited and Republished by,

Sebby Sambom

West Papuan Human Rights Defender

(Former West Papuan Political Prisoner)